Koalisi Untuk Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia

Negara Wajib Berikan Perlindungan Hukum Untuk Buruh Freeport yang Menuntut Perbaikan Kesejahteraan

Kami mendukung upaya buruh PT Freeport Indonesia untuk menuntut peningkatan

kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi

para buruh dari segala bentuk ancaman selama melancarkan aksi pemogokan dan

berbagai bentuk negosiasi lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aksi Mogok Kerja oleh 8.000 karyawan PT. Freeport Indonesia di Timika

menuntut manajemen perusahaan melakukan penyesuaian upah standar PT Freeport

Mc Moran dinegara lain. Selama ini PT FI membayar bruhnya US$ 1,5 per jam

dan buruh menuntut kenaikan upah menjadi US$ 3 per jam atau Rp 25 ribu per

jam. Sementara, karyawan PT Freeport di negara lain menerima upah US$ 15 per

jam atau Rp 128.250 per jam.

Tuntutan buruh PTFI tidak dipenuhi oleh pihak manajemen. Sudah dilakukan

pertemuan tripartid antara pemerintah, pihak manajemen PTFI, dan buruh

tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Pemogokan sudah dilakukan selama 14 hari sejak 15 September lalu.  Banyak

catatan peristiwa tekanan dan intimidasi yang diterima para pekerja dari

Pihak Manajemen secara langsung maupun melalui tindakan arogansi Polisi dan

Brimob, antara lain upaya penembakan terhadap Ketua SPSI PTFI Sudiro pada 11

september; menghilangkan hak karyawan lewat surat “No Work, No Pay,” ;

Pemaksaan terhadap karyawan mogok kerja untuk meninggalkan Tembagapura

begitu juga dengan karyawan magang; pekerja kontraktor dipaksa kerja selama

12 jam untuk mengejar produksi yang loss selama mogok kerja; hingga

mengganti pekerja kontraktor sebanyak 100 orang yang dikirim dari Jakarta

(PT. Tri Parta Jakarta dan PT. Komaritim); pengusiran paksa; dan

penjemputan paksa dari rumah ke rumah karyawan dengan menggunakan mobil

DS-1643 dan DS-1500.

 Bentuk intimidasi lain datang dari pekerja asing PT FI, melalui Wakil

President Direktur John Hollow (warga negara Amerika) yang menandatangani

surat 200 buruh tetap yang dirumahkan. Ancaman pemecatan dan PHK adalah

tekanan yang sistematis yang dilakukan manajemen perusahaan didukung oleh

polisi/brimob dan keamanan PT FI.

 Salah satu kasus yang di alamai seorang  pekerja  (X) staff level 1 PTFI

yang tidak bersedia di sebutkan namanya karena alasan keamanan diri,

keluarga dan juga masa depan pekerjaan. X menerima Surat pembebas tugasan

Sementara (RFD) tanggal 24 September oleh atasanya. Si X dituduh

menyebarluaskan informasi rahasia perusahaan yang menyalahi aturan

perusahaan. Si X dianggap terlibat secara tidak langsung karena memberikan

informasi rahasia perusahaan

(berkaitan dengan gaji karyawan) yang memicu perlawanan buruh terhadap pihak

manajemen. 2 hari kemudian (26/9 ) si X dijemput paksa di barak karyawan

Tembagapura dan dipaksa turun ke Timika oleh pihak  manajemen pada jam 18.10

WIT di kawal oleh seorang brimob, seorang atasan yang dikenal baik oleh si

X, 2 security dan seorang sopir perusahaan. Si X menginap semalam di

basecamp PTFI di dekat bandara Timika, untuk kemudian diberangkat keesokan

harinya ke daerah asalnya.

Contoh kasus di atas menjadi bukti bahwa pihak manajemen PT FI yang lebih

tertarik menghamburkan rupiah kepada Tenaga Keamanan yang terdiri dari

Polisi dan Brimob untuk melakukan “pengamanan aset” mereka ketimbang

membayar tenaga pekerjanya yang telah mengabdi selama puluhan tahun dimedan

yang berat. Selain masalah kenaikan gaji, mogok buruh ini juga meminta

adanya fasilitas kesehatan yang layak untuk buruh.

Untuk itu kami Koalisi untuk Perjuangan Buruh PTFI mendesak hal – hal

sebagai berikut:

1. Manajemen segera menaikan upah buruh dari US $ 1,5 per jam menjadi

US$ 3 per jam.

2. Berikan fasilitas yang sama bagi buruh lokal dan buruh asing

(pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak buruh)

3. Melakukan demonstrasi adalah hak buruh sehingga manajemen tidak

berhak melakukan PHK terhadap buruh yang berdemonstrasi.

4. Tenaga asing yang bekerja di PTFI tidak berhak ikut campur

masalah buruh dan manajemen, hal ini bertentangan dengan prinsip – prinsip

hukum yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jika

terus memaksakan maka pemerintah harus melakukan deportasi terhadap tenaga

kerja asing tersebut.

5. Polisi dan Brimob tidak berhak terlibat dalam urusan industrial

perusahaan antara manajemen dan buruh, hal ini sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 143 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jakarta, 28 September 2011

Koalisi Untuk Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia: 

AMP, Kampak Papua, KontraS, IKOHI, Foker LSM Papua, PRP, Partai Pembebasan Rakyat, KP-KSN, Walhi, FORI, KAMLAKSI, LBH Jakarta, SBTPI, PEMBEBASAN, Praxis, FAMSI, FED BUMN Strategis, FSP2KI, FSPK Jabar, FSPI Jateng, FSBKU Banten, GSBN Sulsel, FSPBI Sulsel, Serbuk Sumut, Perbumi Sumut, SBK Jatim, SBM Sidoarjo, SBM Malang, KPO-PRP, PPBI.

Sumber  :  http://pembebasan-pusat.blogspot.com/2011/10/konferensi-pers-koalisi-untuk.html