Ada keanehan, di dalam anjuran Disnaker dan sikap Bupati Muara Enim
Pertemuan yang difasilitasi Bupati Muara Enim pada tanggal 9 Agustus 2011 untuk memecahkan masalah yang mengakibatkan mogok di PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper kembali mengalami jalan buntu. Pertemuan yang langsung dipimpin oleh Bupati Muara Enim ini dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negri,DPRD, Disnaker Muara Enim, DPN Apindo dari Jakarta, Manajemen PT. TeL, FSP2KI dan SPPT TeL .
Pada awal pertemuan Disnaker Muara Enim memberikan anjuran agar perusahaan merubah kenaikan upah sebesar Rp. 5.000 dari Rp. 210.000 menjadi Rp. 215.000. Anjuran ini menjadi aneh karena sebelumnya tidak pernah ada mediasi untuk perselisihan kenaikan upah dan seharusnya anjuran disampaikan tertulis pada para pihak bukan dibacakan pada pertemuan.
Manajemen PT. TeL tidak dihadiri oleh Presiden Direkturnya, Y. Kanbe, sekalipun sudah diundang oleh Bupati. Manajemen PT. TeL hanya dihadiri oleh tingkat Manager dan Deputy Manager serta kuasa hukumnya dari DPN Apindo yang menyampaikan bahwa tanpa terpengaruh anjuran dari Disnaker, kuasa hukum mengambil inisiatif untuk menaikkan usulan Manajemen sejumlah Rp. 5.000 dan THR tetap 1 bulan upah.
FSP2KI, SPPT TeL dan beserta puluhan anggotanya yang menghadiri pertemuan memberikan usulan kenaikan upah yang semula Rp. 632.000 menjadi Rp. 350.000 dan THR sejumlah 1 bulan upah untuk masa kerja 1-5 tahun; 1,2 bulan upah untuk masa kerja diatas 5 tahun-10 tahun dan 1,5 bulan upah untuk masa kerja diatas 10 tahun.
Karena kesepakatan tidak bisa dicapai maka SPPT TeL menyerahkan keputusan kepada Bupati tetapi anehnya Bupati kembali menyerahkan masalah ini kepada Disnaker Muara Enim. Bupati juga tidak menanyakan mengapa Presiden Direktur tidak hadir dan mengapa tidak membawa laporan keuangan yang telah dimintanya pada surat undangan pertemuan.
Oleh karena itu rencana mogok kerja lanjutan tanggal 11-13 Agustus 2011 akan dilaksanakan sesuai rencana sebagai upaya yang sah dalam hubungan industrial untuk menyeimbangkan posisi tawar-menawar antara serikat pekerja dan pengusaha dalam menyelesaikan perbedaan pandangannya.
Diperoleh pula informasi bahwa konsentrasi aparat keamanan seperti dari Brigade Mobil (Brimob) Polda Sumatera Selatan dan Polres Muara Enim sudah mulai terlihat di PT. TeL. Untuk hal ini pengurus SPPT TeL menyatakan siap bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mewujudkan mogok kerja yang sah, tertib dan aman.
LBH Palembang sebagai kuasa hukum SPPT TeL juga sudah melakukan persiapan khusus dan akan berada dilokasi mogok kerja untuk memberikan pendampingan dan advokasi bagi peserta mogok kerja.
FSP2KI menyatakan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan dukungan kepada SPPT TeL baik melalui pendampingan langsung, aksi solidaritas nasional dan aksi solidaritas internasional.
Dari lokasi mogok kerja diperoleh informasi bahwa segala yang diperlukan telah dippersiapkan baik dari segi hukum, dana, koordinasi dan hal teknis. Mogok kerja lanjutan telah siap dilaksanakan sesuai rencana aksi.
Diperoleh pula tambahan dukungan solidaritas nasional dari:
- Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP)
- Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
- Serikat Pekerja Karyawan Truba (SPKT). Surat ke dua.
- Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara-Strategis
Pimpinan Pusat FSP2KI mengucapkan terima kasih atas semua dukungan ini, benarlah bahwa solidaritas adalah tentang memberikan kontribusi sekalipun tidak ada kepentingan anda disana. Pimpinan Pusat FSP2KI juga menambahkan selamat mempersiapkan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2011. Buruh bersatu adalah untuk Indonesia yang lebih baik yang ditandai dengan industri Indonesia yang memajukan rakyatnya. (*).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar