Eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat seiring
masifnya praktek liberalisasi yang dilakukan oleh rezim SBY-Boediono. Karena
dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim
yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program
liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang, sejak berkuasanya elit-elit
politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak ubahnya
dengan robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara
terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan
para tuan modal. Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat
telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang menindas.
Dalam beberapa dekade ini, pasca ditandatangainya
Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang sesungguhnya
lebih menguntungkan para tuan modal dan semakin menyengsarakan rakyat.
Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim terkait sumber-sumber kekayaan alam
negeri mulai dari Hutan, Perkebunan, Pertambangan minyak gas dan Mineral,
Batu bara, Pangan, Energi, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Tidak hanya
eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara
sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam
maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai
konsumen bagi produk-produk mereka.
Kegagalan rezim SBY-Boediono untuk mensejahterakan
rakyat tidak terlepas dari kiblat sistem kapitalisme sebagai mazhab pandangan
hidup dan politiknya. Sistem kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Boediono
dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas
menuai kegagalan. Sistem kapitalisme dengan segala nilai dan prakteknya hanya
memberikan keleluasaan bagi klas borjuasi untuk mengeksploitasi rakyat. Bukan
kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaraan, kemiskinan dan
penderitaan.
Selama rezim borjuasi berkuasa, rakyat selalu menjadi
korban keganasan sistem kapitalisme lewat rezim SBY-Boediono. Rezim
SBY-Boediono selalu memprioritaskan kepentingan klas pemodal dari pada
kepentingan rakyat. Inilah bentuk “Sesat Pikir” rezim borjuasi!.
Artinya, krisis kapitalisme yang masih terjadi sampai sekarang ini, telah
menunjukkan kerapuhan dan usang serta telah gagal sebagai jalan menuju
kesejahteraan rakyat.
Rakyat telah marah terhadap tipu daya kelas borjuasi,
kemudian rakyat mulai berkonsolidasi dan memilih jalan yang bersebrangan dengan
pemerintah dan elit-elit politik borjuasi. Pengalaman kemarahan rakyat yang
meluas dapat ditunjukan dari pelbagai aksi-aksi massa mengenai politik upah
murah, penolakan perampasan tanah rakyat, penolakan terhadap eksploitasi
tambang yang memiskinkan rakyat, penolakan RUU Pendidikan tinggi sebagai
ligitimasi kapitalisasi pendidikan, penolakan kenaikan BBM dan lain sebagainya
yang menjadi agenda liberalisasi.
Rezim borjuasi dan elit politik borjuasi telah
menunjukan watak aslinya yang tidak mengabdi terhadap kepentingan rakyat.
Kinerja partai politik yang ada, baik sebagai partai berkuasa dan koalisinya
maupun sebagai partai oposisi hanyalah racun dalam diri rakyat. Rakyat
di”sihir” untuk mendukung partai untuk menduduki kursi kekuasaan (pusat maupun
daerah) akan tetapi tidak ada kontribusinya bagi kepentingan rakyat, rakyat
tetap tertindas, dieksploitasi dan semakin dimiskinkan. Oleh karena itu, di
bawah kepemimpinan SBY-BOEDIONO dan ELIT POLITIK BORJUASI bukan jalan
kesejahteraan bagi rakyat yang diutamakan, akan tetapi jalan lapang bagi
penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia.
Jelas pemerintahan hari ini bukanlah pemerintahan yang
mengabdi pada rakyat. Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan
borjuasi-kapitalis. Maka hanya dengan membangun kekuatan rakyat anti
Kapitalisme yang akan mampu menghancurkannya. Karena hanya pemerintahan rakyat
yang mampu menjalankan tuntutan rakyat, seperti:
1. Wujudkan
Pendidikan Gratis, Tolak RUU Pendidikan Tinggi
Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan
sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di
akses oleh rakyat. Rakyat membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan
nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting
pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka
pendidikan nasional harus gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
2. Hapus
Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja
Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan
terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang
dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur).
Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini
diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum
buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah
dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat
digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum
buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen
menjadi pondasi beton yang kokoh.
3. Lawan Politik
Upah Murah
Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan
untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker
No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan
peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab
kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan
teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya:
mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat
bekerja kembali keesokan harinya.
4. Tolak Kenaikan
Harga BBM
Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1
april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan
SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme,
maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab
kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing
karena harga jualnya makin tinggi. Pemerintah tidak mempedulikan kaum
buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat
kehidupan rakyat semakin sengsara.
5. Lawan
Perampasan Tanah Rakyat oleh Korporasi
Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara
dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan
tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan
aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di
berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197
hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban.
Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45
kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak
41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3
kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus.
Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak
aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.
6. Pencabutan
segala Produk Undang-undang anti-Demokrasi
Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan
digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih
menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi.
Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali
undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU
Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu
RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya
ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil
masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian
pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya
digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.
Serikat Mahasiswa Indonesia menawarkan jalan keluar
untuk kesejahteraaan rakyat Indonesia sepenuhnya:
1. Program Reforma
Agraria Sejati
2. Program
Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
3. Program
Nasionalisasi Aset-Aset Dibawah Kontrol Rakyat
4. Program
Pendidikan Nasional Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan
Serikat Mahasiswa Indonesia juga menyerukan PERSATUAN
GERAKAN RAKYAT dalam melawan sistem kapitalisme dan rezim borjuasi
SBY-Boediono yang tidak berpihak kepada rakyat. MAY DAY dan HARDIKNAS
tahun 2012 mari kita jadikan sebagai tonggak persatuan gerakan rakyat yang
hendak menghancurkan kekuasaan kelas borjuasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar