KOMPAS/ANTONIUS PONCO ANGGORO Karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja dan menutup akses ke areal PT Freeport di checkpoint 1, areal PT Freeport, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11/2011). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai tanggal 9 November untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen PT Freeport.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu mengakui, beberapa anggota TNI yang berjaga di sekitar area PT Freeport Indonesia juga menerima bantuan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut Erfi, pemberian tersebut sudah berlangsung sejak lama. "Kalau polisi dapat, karena merupakan kesatuan, mereka (TNI) pasti menerima. Itu terjadi sudah lama, saat ada perjanjian sejak kapolda yang lama. Saya juga mendengar baru akhir-akhir ini mengenai hal ini," ujar Erfi di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (3/11/2011).
Meski demikian, Erfi menuturkan, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi berupa barang dan makanan kepada 92 anggota TNI yang bertugas di ring luar PT Freeport.
Menurut Erfi, bantuan tersebut jumlah nilainya sama dengan yang diterima oleh anggota polisi, yakni Rp 1.250.000 untuk setiap anggota per bulan. "Bukan bentuk uang saku, tapi lebih kepada makanan dan kue. Kalau uang saku itu kecil sekali, lebih besar dari yang saya berikan ke anak buah saya kalau segitu jumlahnya," katanya.
Ketika ditanya apakah pemberian tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku, Erfi mengatakan, selama tidak berbentuk uang, pemberian itu wajar. Menurut dia, TNI akan tetap bersikap profesional dalam menyikapi persoalan masyarakat Papua dengan Freeport.
"Dan, mereka, kan, memang menjaga. Ibarat kalau Anda melakukan siskamling, lalu rumah depan Anda memberikan kopi atau pisang goreng, apa Anda tolak? Jadi saya rasa kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap profesional," kata Erfi.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, tidak ada anggotanya yang menerima dana dari PT Freeport Indonesia. Menurut dia, tugas TNI di Papua hanya untuk membantu kepolisian dalam menangani kericuhan yang terjadi belakangan ini. Oleh karena itu, kata Agus, kemungkinan dana bukan mengalir ke TNI.
"Kalau TNI tidak. Saya tidak pernah terima," kata Agus di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/10/2011).
Terungkapnya pemberian dana ini berawal ketika anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid, mensinyalir Polri dan TNI mendapat kucuran dana senilai 14 juta dollar AS dari PT Freeport untuk mengamankan aset perusahaan asing tersebut.
Lily menganggap adanya penerimaan dana tersebut mengakibatkan TNI-Polri tidak membela masyarakat Papua, tetapi bertindak keras terhadap mereka dan mendukung PT Freeport.
Menurut Erfi, pemberian tersebut sudah berlangsung sejak lama. "Kalau polisi dapat, karena merupakan kesatuan, mereka (TNI) pasti menerima. Itu terjadi sudah lama, saat ada perjanjian sejak kapolda yang lama. Saya juga mendengar baru akhir-akhir ini mengenai hal ini," ujar Erfi di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (3/11/2011).
Meski demikian, Erfi menuturkan, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi berupa barang dan makanan kepada 92 anggota TNI yang bertugas di ring luar PT Freeport.
Menurut Erfi, bantuan tersebut jumlah nilainya sama dengan yang diterima oleh anggota polisi, yakni Rp 1.250.000 untuk setiap anggota per bulan. "Bukan bentuk uang saku, tapi lebih kepada makanan dan kue. Kalau uang saku itu kecil sekali, lebih besar dari yang saya berikan ke anak buah saya kalau segitu jumlahnya," katanya.
Ketika ditanya apakah pemberian tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku, Erfi mengatakan, selama tidak berbentuk uang, pemberian itu wajar. Menurut dia, TNI akan tetap bersikap profesional dalam menyikapi persoalan masyarakat Papua dengan Freeport.
"Dan, mereka, kan, memang menjaga. Ibarat kalau Anda melakukan siskamling, lalu rumah depan Anda memberikan kopi atau pisang goreng, apa Anda tolak? Jadi saya rasa kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap profesional," kata Erfi.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, tidak ada anggotanya yang menerima dana dari PT Freeport Indonesia. Menurut dia, tugas TNI di Papua hanya untuk membantu kepolisian dalam menangani kericuhan yang terjadi belakangan ini. Oleh karena itu, kata Agus, kemungkinan dana bukan mengalir ke TNI.
"Kalau TNI tidak. Saya tidak pernah terima," kata Agus di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/10/2011).
Terungkapnya pemberian dana ini berawal ketika anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKB, Lily Chadijah Wahid, mensinyalir Polri dan TNI mendapat kucuran dana senilai 14 juta dollar AS dari PT Freeport untuk mengamankan aset perusahaan asing tersebut.
Lily menganggap adanya penerimaan dana tersebut mengakibatkan TNI-Polri tidak membela masyarakat Papua, tetapi bertindak keras terhadap mereka dan mendukung PT Freeport.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar