Menteri Jero Wacik Mesti Seret Freeport ke Meja Perundingan

RMOL.Alotnya renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Jero Wacik. Pasalnya, ada dua masalah penting yang menyebabkan renegosiasi kontrak ini tak kunjung disepakati. Apa itu?
Menurut anggota Komisi VII DPR Setya W. Yudha, kedua ma­sa­lah itu adalah persoalan di­ves­tasi dan royalti bagi negara. Ro­yalti Freeport yang diterima negara hanya satu persen, se­dang­­kan yang lainnya sebesar 3,75 persen.
“Ini menjadi PR pemerintah untuk bersama-sama dengan Freeport duduk bersama, karena proses renegosiasi merupakan pro­ses yang harus disepakati ke­dua belah pihak. Jadi, Menteri ESDM yang baru ini jangan ter­lalu banyak bernostalgia dengan teman-temannya,” sindir Setya saat dihubungi Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Setya melanjutkan, duduk ber­sama diperlukan agar Freeport bisa lebih nyaman dan lama ber­in­vestasi di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah pun bisa men­da­patka royalti yang lebih besar dan bisa dirasakan masyarakat se­tempat.
Jika Freeport tetap berpegang pada kontrak yang lama, sam­bung­nya, maka akan lebih meng­untungkan Freeport. Na­mun hal itu akan memuncul­kan keti­dak­adilan masyarakat yang buntut­nya menimbulkan rasa tidak nya­man bagi Freeport untuk berin­ves­tasi di Indonesia.
“Kita minta Freeport duduk bareng dengan pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian kontrak itu. Freeport bisa saja me­nolak, tetapi pemerintah juga mempunyai hak untuk tidak mem­perpanjang untuk kesekian kalinya, atau tidak memberikan izin terhadap rencana-rencana eks­plorasi Freeport yang di luar darerah konversi,” jelasnya.
Menurut Setya, Freeport me­mang berencana mengembang­kan eksplorasi di bawah tanah (underground maining). Jika me­mang terjadi di luar kon­versi, maka Freeport harus me­minta izin lagi kepada peme­rintah. Ma­kanya, saat ini yang tepat bagi peme­rintah untuk menga­takan, jika tidak mau duduk ber­sama dan mendengarkan peme­rin­tah, maka rencana terse­but dapat di­­­gagal­kan. “Harusnya Freeport sadar akan hal itu,”cetusnya.
Sementara Kementerian ESDM terus mendorong perusa­haan-perusahaan tambang untuk trans­paran dalam melaporkan pro­duksi dan penjualan hasil tam­bangnya.
Wakil Menteri ESDM Wi­dja­jono Partowidagdo menuturkan, renegosiasi kontrak karya per­tam­bangan harus berdasarkan pe­raturan yang berlaku, yaitu Pera­turan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Pene­rimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Sektor Kemen­terian ESDM.
“Kalau peraturan­nya su­dah seperti itu, kita punya alasan untuk renegosiasi,” ujarnya.
Widjajono menjelaskan, alot­nya negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang karena manajemen dipegang perusa­haan tambang tersebut, sehingga tidak transparan. Biasanya, peru­sahaan tersebut jika tidak mau membayar pajak besar, akan men­gecilkan angka pro­duksi dan membesar­kan biaya produksi di laporan keuangannya.
Jika perusahaan tambang ter­sebut masih tidak mau melaku­kan renegosiasi, Widjajono me­nyarankan, pemerintah meminta perusahaan tambang tersebut untuk buka-bukaan agar jelas berapa pendapatannya dan berapa yang disetor ke pemerintah.
“Kita buka-bukaan saja, trans­paran. Kalau keuntungan perusa­haan terlalu banyak, kami tidak setuju. Selama minimum return perusahaan dipenuhi, harusnya mau dong (renegosiasi),” kata Guru Besar ITB itu.
Meski demikian, menurut Setya, di dalam kontrak karya Freeport berlaku lex specialis yang diatur dalam kontrak ter­sebut. Namun, pemerintah juga mempunyai UU Minerba yang dinilai Setya bisa bertentangan dengan kontrak lex specialis.
“Jadi saya wanti-wanti saja kepada Wamen ESDM, jika ingin memaksa dan kemudian dilaku­kan (pengadilan) arbitrase dan kalah, maka akan sangat mema­lukan. Sehingga sebaiknya peme­rintah harus berhati-hati soal hu­kum,” ujarnya. [rm]


(Sumber berita ; http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/22/43248/Menteri-Jero-Wacik-Mesti-Seret-Freeport-ke-Meja-Perundingan)

SISTIM KAPITALIS DAN KONVENSIONAL GAGAL TUMBUHKAN EKONOMI YANG MAKMUR DAN MERATA

HOMEPROFILESERVICESMY ARTICLESMY BOOKSGALLERIESCONTACT Buku Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah Buku Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah Buku Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam Buku Teori Akuntansi Laporan Keuangan Buku Tips Menulis Skripsi & Menghadapi Ujian Komprehensif Buku Auditing Dalam Perspektif Islam Buku Accounting Crisis “To Quest the Epistemology of science” Buku Akuntansi Perbankan Syariah Buku Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Buku Bunga Rampai Akuntansi Islam Buku Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah Buku Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah

Sistem Kapitalis dan Konvensional Gagal Tumbuhkan Ekonomi yang Makmur dan Merata Saturday, 26 March 2011 09:09 P.Sidimpuan, (Analisa) Sistem ekonomi kapitalis yang selama ini diyakini mampu mengatasi berbagai permasalah ekonomi, ternyata tidak dapat mewujudkan kemakmuran yang merata khususnya bagi rakyat Indonesia. Demikian disampaikan Guru Besar Universitas Trisakti Profesor Sofyan Syafri Harahap dalam seminar nasional di Auditorium Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan, Kamis (17/12). Dikatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan ini diantaranya, sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mempunyai keterbatasan, sifat pemaksaan (liberal) dan mengikuti kebutuhan pasar tanpa memperdulikan halal dan haram. “Ketiga unsur tersebut merupakan sebagian faktor penting yang menyebabkan sistem kapitalis gagal dalam menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkeadilan, “ujar Syafri. Selain gagal menumbukan ekonomi yang makmur dan merata kata Safri dampak dari sistem ekonomi kapitalis ini juga berimbas pada kerusakan lingkungan global yang terjadi saat ini. “Kerusakan lingkungan global yang kita rasakan ini, juga merupakan pengaruh dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan manusia tergantung terhadap harta tak terbatas, “katanya. Ditambahkannya, sistem ekonomi kapitalis dan konvensional merupakan sistem syetan karena dalam kapitalis diperbolehkan mencapai tujuan dengan cara apapun asalkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. “Serakah itukan sifat setan, dan sistem kapitalis mendorong manusia untuk mendapatkan harta yang tak terbatas, itukan sama saja sifat syetan, “katanya. Prof Syafri mengatakan, mengacu pada kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan konfensional itu sudah saatnya masyarakat dunia dan khususnya Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah yang telah menunjukkan keberhasilannya menciptakan kemakmuran dan perekonomian masyarakat yang merata. Dijelaskan, kemampuan sistem ekonomi syariah menumbuhkan kemakmuran dan kemerataan , dikarenakan sistem ini merupakan bimbingan Tuhan (nash-nash ilaiyah) yang berkoalsi dengan pemikiran manusia. “Mari selamatkan perekonomian dunia dengan sitem ekonomi syariah karena sistem ini berasal dari Allah SWT, “terangnya. Hal senada juga dikatakan Deputi Perbankan Syariah Bank Indonesia Dr. Mulia E Siregar. “Sistem ekonomi syariah merupakan jawaban dari krisis ekonomi global yang terjadi saat ini, “katanya. Dikatakan, krisis global yang terjadi ini, diakibatkan sistem kapitalis yang mengajarkan manusia untuk bersikap tamak yaitu menguasai harta tanpa batas. Dalam makalahnya Dr Mulia juga memaparkan perkembangan pesat perbankan Syariah yang telah menjadi trend global saat ini, karena dinilai sangat memberi manfaat bagi perekonomian negara. Sementara Prof Amiur Nuruddin MA dalam pemaparan makalahnya lebih menitikberatkan pada ekonomi Islam upaya mewujudkan kesejahteraan sejati. Prof Amiur juga mengupas tuntas tentang sejarah perkembangan ekonomi dunia serta terjadinya krisis nilai kemanusiaan. Seminar ini juga menampilkan Kepala Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu sebagai nara sumber dan mediator dosen ekonomi Islam STAIN P.Sidimpuan Darwis M.Si. Acara seminar nasional ini dibuka Ketua STAIN Padangsimpuan Profesor Baharuddin Hasibuan. Peserta seminar terdiri dari Masyarakat Ekonomi Syariah, civitas akademik STAIN, mahasiswa dan pemerhati ekonomi. Hadir dalam acara itu, Muspida dan Muspida plus Kota Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas serta sejumlah wadah dan organisasi kepemudaan. (hih)